Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dalam Bahasa Jepang Disebut

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dalam Bahasa Jepang Disebut

Suara.com –
Piagam Jakarta merupakan hasil dari rapat yang diadakan Panitia Sembilan, dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Isi Piagam Jakarta sendiri secara garis besar memuat arah dan tujuan bernegara serta typhoon awal rumusan dasar negara, yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila.

Pada prosesnya, pengesahan yang akan dilakukan harus menemui perdebatan antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Dimana golongan nasionalis menilai bahwa isi dari Piagam Jakarta kurang mencerminkan masyarakat Indonesia yang beragam.

Lalu sebenarnya, bagaimana isi Piagam Jakarta tersebut?

Isi Piagam Jakarta

Baca Juga: Apa Itu Keragaman Agama? Ini Definisi dan Kaitannya dengan Pancasila

Dengan mengacu pada berbagai sumber, berikut naskah lengkap Piagam Jakarta yang berhasil kami himpun.

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Republic of indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indoesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Republic of indonesia.”

Jakarta, 22-6-1945

Panitia Sembilan

Rumusan Pancasila

Baca Juga: Pelopor Pancasila dan Sejarah Peristiwa Perumusannya

Piagam Jakarta juga memuat rumusan Pancasila awal, yang kemudian mendapat penyempurnaan dengan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam. Awalnya, Pancasila atau dasar negara akan berbunyi seperti ini :

Isi dan Sejarah Perumusan Piagam Jakarta
– Pancasila yang hingga kini dijadikan ideologi serta dasar negara Indonesia dan seperti yang kita ketahui bahwa nilai Pancasila terdiri dari five sila yang dibuat oleh Ir. Soekarno tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato spontannya di depan anggota BPUPKI.

Namun, tepatnya pada pertengahan 1945 para tokoh nasional seperti Moh Yamin, Soepomo, serta Soekarno merumuskan versi dasar negara masing-masing yang pada akhirnya juga disepakati rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Akan tetapi, dalam perkembangannya Piagam Djakarta tidak lagi digunakan. Hal ini dikarenakan Piagam Jakarta menimbulkan kontroversi sejarah hingga saat ini.

Apa itu Piagam Jakarta? Dan bagaimana sejarah dibentuknya, rumusan, latar belakang, serta isi dari Piagam Djakarta tersebut? Simak informasi berikut

Pengertian Piagam Jakarta

Piagam Jakarta merupakan sebuah bentuk dari dokumen historis yang menjadi hasil dari adanya kompromi silang antara pihak Islam dengan pihak kebangsaan atau nasionalis yang terbentuk di dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta digunakan untuk menjadi sebuah jembatan pen perbedaan dalam agama serta negara yang ada.

Piagam Djakarta juga sering disebut dengan Jakarta Lease, hal tersebut dikarenakan Piagam Jakarta merupakan piagam atau sebuah naskah yang disusun pada rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945.

Panitia Sembilan yang dibentuk pada one Jun 1045. Terbentuk dari sembilan tokoh yang terdiri dari sebagai berikut.

  • Ir. Soekarno sebagai ketua dari Panitia Sembilan
  • Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dari Panitia Sembilan
  • Mr. Achmad Soebardjo sebagai anggota dari Panitia Sembilan
  • Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota dari Panitia Sembilan
  • KH. Wachid Hasyim sebagai anggota dari Panitia Sembilan
  • Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota dari Panitia Sembilan
  • Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai anggota dari Panitia Sembilan
  • H. Agus Salim sebagai anggota dari Panitia Sembilan
  • Mr. A.A. Maramis sebagai anggota dari Panitia Sembilan

Piagam Jakarta ini sendiri disusun karena wilayah Jakarta yang luhur, dan meliputi lima kota serta satu kabupaten yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, serta Kepulauan Seribu. Oleh sebab itu, provinsi DKI Dki jakarta diwujudkan melalui bentuk dari Piagam Jakarta tersebut serta menetapkan  Suwiryo sebagai gubernur dari provinsi Jakarta yang pertama hingga 1947.

Baca :   Langkah Pertama Dalam Membuat Kolase Adalah

Rancangan falsafah negara yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan disebut


Sejarah Perumusan Piagam Jakarta

Pada awal sejarah Piagam Djakarta dicetuskan bermula dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dapat disingkat dengan BPUPKI. Pada saat dibentuknya badan BPUPKI tersebut, memiliki tugas untuk mempersiapkan bangsa Indonesia terhadap proses kemerdekaannya menjadi Republik Republic of indonesia.

Baca juga : Tujuan dan Latar Belakang dibentuknya BPUPKI

Setelah dibentuk, para anggota BPUPKI mulai mengemukakan pendapat mereka mengenai berbagai nilai yang dapat dijadikan dasar negara Republic of indonesia yang kemudian dibentuk dan disebut sebagai Pancasila. Dalam perumusan Pancasila tersebut, terdapat beberapa rumusan teks yang dikemukakan oleh tiga tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, serta Soekarno.

1. Pancasila menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945

Pancasila menurut Muhammad Yamin terdiri dari lima nilai, yang terdiri dari:

  • Peri kebangsaan
  • Peri kemanusiaan
  • Peri ketuhanan
  • Peri kerakyatan
  • Kesejahteraan rakyat

ii. Pancasila menurut Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945

Pancasila menurut Soepomo terdiri dari lima nilai, yang terdiri dari:

  • Persatuan
  • Kekeluargaan
  • Mufakat atau demokrasi
  • Musyawarah
  • Keadilan sosial

3. Pancasila menurut Ir. Soekarno pada tanggal i Juni 1945

Pancasila menurut Ir. Soekarno terdiri dari lima nilai, yang terdiri dari:

  • Kebangsaan Indonesia
  • Internasionalisme atau peri kemanusiaan
  • Mufakat atau demokrasi
  • Kesejahteraan rakyat
  • Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan adanya tiga pendapat yang berbeda, maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang memiliki tugas untuk menyusun rumusan Pancasila yang akan digunakan sebagai dasar negara dan tercantum ke dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Panitia kecil tersebut disebut sebagai Panitia Sembilan yang berisikan sembilan tokoh nasional.

Rancangan falsafah negara yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan disebut

Rancangan falsafah negara yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan disebut


Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta

Dalam menyempurnakan berbagai usulan yang dikeluarkan oleh ketiga tokoh tersebut yang akan digunakan dalam membuat dasar negara Pancasila, maka dibentuklah Panitia Sembilan yang memiliki tugas di luar sidang resmi dalam merumuskan suatu rancangan pembukaan hukum dasar.

Anggota Panitia Sembilan terdiri dari sembilan tokoh yang terdiri dari sembilan tokoh yang sudah dijelaskan diatas.

Tugas Panitia Sembilan tersebut adalah menyusun sebuah naskah rancangan yang akan digunakan untuk pembukaan hukum dasar yang kemudian disebut oleh Mr. Muhammad Yamin sebagai Piagam Djakarta yang dikenal hingga saat ini.

Piagam Jakarta tersebut memiliki isi rumusan dasar negara yang merupakan hasil yang pertama kali disepakati di dalam sidang. Rumusan dari dasar negara tersebut yang terdapat di dalam naskah Piagam Dki jakarta terdiri dari sebagai berikut.

  • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Persatuan Indonesia.
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Republic of indonesia.

Naskah tersebut yang merupakan hasil kerja dari Panitia Sembilan yang dibentuk tersebut kemudian diterima oleh BPUPKI untuk dijadikan Rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka tepatnya pada tanggal xiv Juli 1945.

Setelah kemerdekaan negara Republic of indonesia, rumusan dari dasar negara Pancasila tersebut kemudian disahkan oleh PPKI dalam sidang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar dari filsafat negara Indonesia.

Namun, terdapat perubahan yang dilakukan dengan menghapus bagian kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Penghapusan kalimat tersebut yang terdapat pada sila pertama Pancasila dilakukan dengan alasan adanya keberatan dari berbagai pemeluk agama lain selain agama Islam serta demi menjaga persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia yang majemuk.

Naskah Piagam Dki jakarta tersebut yang berisikan rumusan dasar negara yang telah diubah oleh PPKI dan kemudian disahkan untuk menjadi bagian dari pendahuluan UUD 1945 dan hingga saat ini dikenal sebagai pembukaan. Setelah disahkannya Piagam Jakarta untuk menjadi bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi ideologi dari negara republik Indonesia.

Piagam Jakarta sendiri juga memuat berbagai garis pemberontakan dalam melawan imperialisme kapitalisme serta fasisme, serta menjadi awal mulanya landasan pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta sendiri yang terus bertambah tua dari Piagam Perdamaian San Fransisco yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 serta Kapitulasi Tokyo yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 merupakan sumber dari kedaulatan yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan serta Konstitusi Republik Indonesia.

Latar belakang Perubahan Isi Piagam Jakarta

Piagam Jakarta merupakan sebuah hasil yang dikeluarkan dari rapat yang dilakukan oleh Panitia Sembilan, dalam rangka penyambutan kemerdekaan Republik Republic of indonesia. Isi Piagam Jakarta secara garis besar sendiri mengenai arah serta tujuan bernegara serta draft awal dari rumusan dasar negara Indonesia, yang hingga kini dikenal dengan sebutan Pancasila.

Pada proses perumusannya, pengesahan yang harus segera dilakukan tersebut dihadapi dengan beberapa perdebatan yang terjadi antara golongan nasionalis serta golongan Islam yang ada di negara Indonesia. Dimana, berdasarkan pendapat golongan nasional mengenai isi dari Piagam Jakarta tersebut kurang dapat menjadi cerminan dari keragaman yang ada pada masyarakat Indonesia.

Perubahan pada tepatnya terjadi pada rumusan dasar negara sila yang pertama pada naskah Piagam Jakarta. Rumusan awal yang berisikan berbagai sila yang tercantum dalam Pancasila itu sendiri pada awalnya terdapat dalam isi naskah Piagam Jakarta, namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Republic of indonesia atau PPKI tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, dirumuskan bahwa sila pertama yang ada pada Pancasila akan diubah.

Berdasarkan Muhammad Nurudin (2019:153) dalam bukunya yang berjudul Menggores Tinta di Lembah Hijau, ia menyatakan bahwa latar belakang terjadinya perubahan rumusan dasar negara pada sila pertama Piagam Dki jakarta menurut Mohammad Hatta disebabkan karena beberapa wakil pemeluk agama lain merasa adanya keberatan dengan rumusan tersebut. Rumusan sila pertama yang ada tersebut memiliki bunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.

Dengan adanya beberapa pihak yang merasa keberatan akan rumusan sila pertama tersebut, oleh sebab itu terjadi perubahan pada sila pertama menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga bangsa Indonesia serta menjaga hubungan yang ada antara tokoh pendiri bangsa Indonesia agar tidak terjadinya perpecahan.

Berikut berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan rumusan dasar negara pada sila pertama di naskah Piagam Jakarta berdasarkan pendapat Mohammad Hatta, sebagai berikut.

  • Faktor yang pertama, rakyat negara Indonesia memiliki latar belakang keagamaan serta kepercayaan yang beragam dan berbeda antara satu sama lain. Oleh sebab itu, rumusan yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” tidak dapat menjadi wakil dari keseluruhan masyarakat yang ada di negara Indonesia.
  • Faktor yang kedua, sebagai tokoh pendiri bangsa Republic of indonesia, beliau menunjukkan usaha untuk menampung berbagai aspirasi serta pendapat terutama dari perwakilan Republic of indonesia Timur dimana tempat keberadaan para pemeluk agama lain yang ada di negara Indonesia.
  • Faktor yang ketiga, perubahan yang dilakukan pada rumusan sila pertama Piagam Jakarta dilakukan dalam rangka mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia serta mengeratkan persatuan serta kesatuan yang dimiliki sebagai bangsa Indonesia.

Rancangan falsafah negara yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan disebut

Rancangan falsafah negara yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan disebut


Isi Piagam Jakarta

Isi dari Piagam Dki jakarta terdiri dari empat alinea yang kemudian menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu Piagam Djakarta juga termasuk ke dalam lima poin yang kemudian salah satu poinnya yang kemudian diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalam Pancasila.

Berikut ini adalah isi dari Piagam Jakarta:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas. Maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu membentuk suatu Pemerintah Negara Republic of indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesejahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan mewajibkan mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dan kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

Jakarta, 22-6-1945

Ir. Soekarno

Drs. Mohammad Hatta

Mr. A.A. Maramis

Abikusno Tjokrosujoso

Abdulkahar Muzakir

A. Salim

Mr. Achmad Subardjo

Wachid Hasjim

Mr. Muhammad Yamin

Selanjutnya, pada masa penyusunan Undang-Undang Dasar yang terjadi di Sidang Kedua BPUPKI. Rumusan Piagam Jakarta yang ada tersebut dijadikan sebagai Mukadimah atau preambule. Kemudian, pada pengesahan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 pada tanggal xviii AGustus 1945 yang dilakukan oleh PPKI, istilah Mukadimah berubah menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD.

Butir awal yang tadinya memuat kewajiban seseorang untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Mohammad Hatta yang mengambil usul dari A. A. Maramis setelah melakukan konsultasi bersama Teuku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo serta Ki Bagus Hadikusumo.

Naskah dari Piagam Dki jakarta sendiri ditulis menggunakan ejaan Republik yang kemudian ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir. Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, Muhammad Yamin, serta H.A. Salim.

Perkembangan Piagam Jakarta tersebut kemudian dilanjutkan pada Dekrit Presiden yang terjadi pada tanggal v Juli 1959. Di dalam Dekrit Presiden tersebut, Piagam Jakarta dinyatakan bahwa memiliki jiwa Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi suatu rangkaian kesatuan bersama Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat yang ada pada saat itu menerima hal tersebut dengan melakukan Aklamasi yang terjadi pada tanggal 22 Juli 1959.

Memorandum DPR GR 1966 yang membahas mengenai sumber tata tertib Hukum RI ditingkatkan dan dijadikan sebagai keputusan MPRS Nomor Xx/MPRS/1966, yang di dalam keputusan tersebut ditegaskan kembali bahwa Piagam Jakarta yang merupakan hasil dari perumusan yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 1945 tersebut menjiwai nilai UU atau Undang-Undang Landasan 1945 serta menjadi sebuah rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Perubahan Isi Piagam Jakarta

Setelah dibacakan pada proklamasi kemerdekaan negara Republic of indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan pada isi Piagam Jakarta.

Hal ini terjadi di sore hari tepat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dimana Wakil Presiden Indonesia saat itu Mohammad Hatta didatangi oleh perwakilan atau utusan dari angkatan laut Jepang yang bernama Maeda.

Pada pertemuan tersebut, Maeda menyampaikan bahwa beberapa wakil Protestan serta Katolik yang berasal dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan terhadap bagian kalimat rumusan dasar negara yang ada di dalam naskah Piagam Jakarta tersebut.

Kalimat rumusan yang dimaksud pada Piagam Djakarta tersebut memiliki bunyi “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Dalam menanggapi keberatan dari pihak wakil Protestan serta Katolik tersebut, Mohammad Hatta mengajak beberapa tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, serta Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk membuat sebuah rapat terlebih dahulu sebelum sidang PPKI dimulai.

Pada rapat pendahuluan tersebut, dikeluarkanlah sebuah keputusan untuk menghilangkan bagian kalimat Piagam Dki jakarta tersebut serta menggantikannya dengan kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka agar tidak terjadinya perpecahan di antara masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam keyakinan di dalamnya. Setelah terjadinya perubahan tersebut, nama Piagam Dki jakarta diubah menjadi Pembukaan UUD 1945, yang kemudian diresmikan kembali oleh PPKI tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945.

Perbandingan Isi Pancasila

Isi Pancasila yang disampaikan pada Piagam Jakarta, sebagai berikut.

  • Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Persatuan Republic of indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Isi Pancasila yang kemudian disempurnakan dan ditetapkan kembali pada 18 Agustus 1945, sebagai berikut.

  • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Kemanusiaan yang adil dan beradab
  • Persatuan Indonesia
  • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Baca lebih lanjut artikel tentang“Isi dan Sejarah Perumusan Piagam Dki jakarta” :


Kategori Ilmu Ekonomi

Buku Ekonomi Buku Soekarno Buku Sosiologi Buku Geografi Buku Ideologi Pancasila

Buku Sejarah Republic of indonesia


Materi Terkait

Pengertian Sejarah Daftar Pahlawan Revolusi Daftar Pahlawan Nasional Indonesia Organisasi Pergerakan Nasional Sejarah Proklamasi Kemerdekaan RI Sejarah Teks Proklamasi Sejarah Pertempuran Surabaya Sejarah Sumpah Pemuda Tujuan PPKI dibentuk Hasil Sidang PPKI Pertama

Proses Penyusunan Teks Proklamasi

  • Custom log
  • Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
  • Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda
  • Tersedia dalam platform Android dan IOS
  • Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis
  • Laporan statistik lengkap
  • Aplikasi aman, praktis, dan efisien

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dalam Bahasa Jepang Disebut

Source: https://berikutyang.com/rancangan-falsafah-negara-yang-dihasilkan-oleh-panitia-sembilan-disebut

Check Also

Kata Yang Tepat Untuk Melengkapi Teks Tersebut Adalah

Kata Yang Tepat Untuk Melengkapi Teks Tersebut Adalah SOAL DAN PEMBAHASAN MATERI TEKS PROSEDUR MATA …