Dukungan Yang Muncul Dari Pbb Terhadap Kemerdekaan Indonesia Ditunjukkan Dengan

Dukungan Yang Muncul Dari Pbb Terhadap Kemerdekaan Indonesia Ditunjukkan Dengan

Krisis Selat Sunda
adalah konfrontasi yang berlangsung selama dua pekan pada bulan Agustus dan September 1964. Inggris Raya dan Indonesia melakukan konfrontasi atas jalur yang diambil oleh kapal induk Inggris HMS
Victorious
saat melewati Selat Sunda, selat yang memisahkan Pulau Jawa dan PulauSumatra. Kejadian ini merupakan bagian dari Konfrontasi Indonesia-Malaysia, yakni konflik bersenjata antara Republic of indonesia dan Malaysia (yang didukung oleh militer Inggris) selama pembentukan Malaysia sebagai negara merdeka.

Pada tanggal 27 Agustus 1964, HMS
Victorious
dan dua kapal penghancur yang berperan sebagai pengawal berlayar melintasi Selat Sunda, perairan internasional yang diklaim oleh Indonesia, menuju Australia. Pihak Inggris memberikan pemberitahuan ringan mendadak tentang lewatnya kapal-kapal tersebut hanya dengan panggilan telepon dua hari sebelum jadwal, mereka juga tidak menyebutkan adanya kapal induk dalam rombongan tersebut. Pihak Indonesia tidak menerima perlakuan tersebut dan khawatir akan kemungkinan bahwa Inggris sedang berusaha untuk memprovokasi Indonesia agar memberikan respons keras. Pada dua hari kemudian, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memutuskan untuk melarang kapal-kapal perang tersebut kembali ke Singapura pada pertengahan September.

Relawan Indonesia di Malaysia barat daya sebelumnya baru saja melakukan pendaratan di Pontian dan Labis. Larangan yang diberikan untuk HMS
Victorious
dianggap sebagai penghinaan berulang terhadap martabat Inggris. Anggota Kabinet Inggris, khususnya Peter Thorneycroft dan Louis Mountbatten, berkeras mengirim kapal induk tersebut kembali melalui Selat Sunda, mengabaikan larangan Indonesia. Komandan angkatan laut Inggris di Timur Jauh merasa khawatir bahwa HMS
Victorious
tidak akan dapat melakukan pertahanan bila melalui rute tersebut tetapi, jika kapal tersebut tidak melewati Selat Sunda kembali, Inggris akan mengalami kekalahan besar politik baik pada skala domestik maupun internasional dan kehilangan hak-hak di jalur perairan yang penting. Situasi semakin menegang karena baik Inggris maupun Republic of indonesia menolak untuk mengalah dan, ketika jadwal kapal induk tersebut untuk berlayar semakin mendekat, perang tampak semakin mungkin terjadi.

Pada x September, Indonesia memberi tawaran jalan keluar: rute alternatif melalui Selat Lombok. Inggris mengambil tawaran ini, melegakan kedua belah pihak, dan HMS
Victorious
kembali melalui wilayah Indonesia dengan damai. Perang tidak terjadi dan puncak ketegangan Konfrontasi berlalu. Ancaman perang habis-habisan tidak pernah muncul kembali meskipun masih terdapat beberapa pertempuran darat besar di Borneo utara pada musim semi berikutnya. Konfrontasi menyurut pada akhir musim gugur tahun 1965. Konfrontasi tidak sempat mengalami eskalasi menjadi konflik besar dan penandatanganan kesepakatan damai dilakukan pada tahun berikutnya.

Latar belakang

[sunting
|
sunting sumber]

Pada tanggal 31 Agustus 1957, Malaya menerima kemerdekaan karena Inggris melakukan penarikan koloni dari Timur Jauh. Hal ini terjadi setelah Inggris dan Persemakmuran melakukan perang penumpasan pemberontakan yang berliku-liku terhadap pemberontak Kedaruratan Malaya selama hampir satu dekade.[1]
Inggris berencana agar negara bagian baru ini kemudian tergabung dengan koloni Sarawak, Sabah, dan Negara brunei darussalam di Kalimantan utara. Malaya akan membantu melindungi kepentingan militer dan ekonomi Inggris di daerah-daerah ini. Brunei tidak jadi bergabung sementara Sarawak, Sabah, dan Singapura sepakat untuk bergabung dengan federasi ini pada tahun 1963.[2]

Proyek pembentukan federasi ini diberi nama “Chiliad Design” oleh Ramsay MacDonald dan merupakan pondasi pemikiran strategi Inggris menyangkut Asia Tenggara selama pertengahan 1950-an. Federasi awal terbentuk dari berbagai negara bagian Malaya. Singapura dan negara-negara bagian di Borneo bergabung kemudian. Rencana ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Malaysia yang berharap untuk mencegah klaim Indonesia atas Pulau Borneo.[3]

Awal Konfrontasi Republic of indonesia-Malaysia

[sunting
|
sunting sumber]

Presiden Soekarno dari Indonesia adalah kekuatan pendorong di balik
Konfrontasi.

Sementara itu, Indonesia, dan terutama presidennya yang lama menjabat: Soekarno, dengan keras menentang pembentukan Federasi. Soekarno menentang menetapnya kehadiran Inggris yang “imperialis” di Asia Tenggara, ia bercita-cita menjadi kekuatan tertinggi di wilayah tersebut. Penggabungan koloni-koloni Borneo ke federasi baru tersebut juga ia tentang karena ia bermaksud untuk mendapatkan kontrol seluruh pulau. Dengan kepemilikan atas Kalimantan, Indonesia sudah menguasai sebagian besar Pulau Borneo. Untuk meningkatkan posisi Republic of indonesia di meja perundingan sebelum Federasi diciptakan, Soekarno memulai periode konfrontasi
dengan Malaysia. Awalnya Konfrontasi terdiri atas serangan yang sering dilakukan oleh ‘relawan’ Republic of indonesia ke wilayah Malaysia. Konflik ini masih tidak dianggap sebagai perang oleh kedua pihak, terutama oleh Indonesia. Ketika ditanya tentang apa sebenarnya konfrontasi itu, Menteri Luar Negeri Soebandrio dari Republic of indonesia menjawab, “Konfrontasi tidak mencakup perang, karena dapat dilakukan tanpa perang.”

Untuk Soekarno, operasi semacam ini memiliki sejumlah manfaat. Memulai operasi militer melawan ‘imperialis’ akan membantu mengikat bersama kekuatan yang saling bertentangan, yaitu pasukan angkatan darat dan Partai Komunis (PKI), dalam dukungan terhadap Soekarno. Operasi ini tidak menciptakan kerusakan yang meningkat sangat besar sehingga mencegah Inggris beserta sekutu Persemakmuran-nya yang secara militer lebih kuat menggunakan kekuatan penuh mereka. Republic of indonesia juga telah mengadakan operasi sukses dengan teknik yang sama dalam Operasi Irian Barat melawan Belanda satu dekade sebelumnya. Operasi penyerbuan ke Papua Barat berakhir dengan Belanda menyerahkan wilayah itu untuk mencegah Indonesia ‘jatuh’ ke tangan Komunisme.[four]

Perkembangan Konfrontasi Indonesia-Malaysia

[sunting
|
sunting sumber]

Pasukan Indonesia yang ditangkap setelah serangan di Sungai Kesang.

Bagian utama Konfrontasi umumnya terbagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, Indonesia mendukung pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris-Malaysia di Borneo Utara. Konflik yang terjadi dan menjadi perhatian yaitu Pemberontakan Negara brunei darussalam pada bulan Desember 1962. Di tahap kedua, serangan-serangan gerilya mulai diadakan dengan sungguh-sungguh mulai dari bulan April 1963. Aktivitas gerilyawan ini menjadi ciri khas Konfrontasi. Meskipun menyebabkan sejumlah kerusakan dan korban jiwa, pertempuran di tahap ini termasuk berskala relatif kecil dan biasanya hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang tidak lebih besar dari ukuran peleton dalam melintasi perbatasan Kalimantan ke Sarawak dan Sabah. Operasi ini merupakan inti dari strategi awal untuk meningkatkan posisi negosiasi Republic of indonesia. Strategi yang sama masih terus dipakai selama berjalannya negosiasi sepanjang musim panas tahun 1963. Namun, pada tanggal 16 September, negosiasi berakhir dengan pembentukan Federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura, dan, yang paling penting, dua negara bagian Borneo (Sarawak dan Sabah). Menanggapi hal ini, serangan semakin intensif menjadi kelompok-kelompok lebih besar yang bekerja dengan atau terdiri dari pasukan regular Republic of indonesia. Ini awal dari eskalasi konflik menuju fase ketiga yang paling berbahaya.[5]

Baca :   Pernyataan Yang Benar Mengenai Karakteristik Dna Adalah

Fase terakhir baru akan terjadi pada satu tahun yang akan datang. Setelah menghabiskan sebagian besar tahun 1964 bergerak di Borneo utara dan terus berhadapan dengan oposisi Inggris terhadap rencana Indonesia, Soekarno menyampaikan sebuah pidato di Dki jakarta pada tanggal 17 Agustus dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Di dalamnya, ia mencerca Barat, terutama Inggris dan Amerika. Soekarno tidak setuju dengan kebijakan mereka terhadap Vietnam dan Malaysia. Ia menyatakan bahwa tahun berikutnya akan menjadi “tahun hidup berbahaya”[half dozen]
untuk Republic of indonesia. Pidato ini disampaikan seminggu setelah Soekarno mengakui kenegaraan Vietnam Utara. Soekarno menyerukan niatnya dan benar-benar bermaksud merealisasikan perkataannya. Pada malam itu juga, sebuah kontingen kecil tentara Republic of indonesia mendarat di Pontian, Negara Bagian Johor, ujung selatan Semenanjung Melayu. Meskipun para penyerbu dengan cepat ditangkap oleh pasukan keamanan elit Malaysia, Senoi Praaq, pesan sudah jelas: Konfrontasi berkembang dengan cepat. Malaysia merasa terancam, menyatakan keadaan darurat, dan menekan Inggris untuk membela Malaysia.[7]

Krisis

[sunting
|
sunting sumber]


Pelayaran

Victorious
dari Singapura


[sunting
|
sunting sumber]

HMS
Victorious
berjalan di Pasifik pada tahun 1964.

Pada tanggal 26 Agustus, kapal induk HMS
Victorious
berlayar dari Singapura. Dua kapal perusak, HMS
Caesar
dan HMS
Cavendish, mengawal kapal induk tersebut menuju Perth, Australia Barat. Tujuan sebenarnya perjalanan ini masih diperdebatkan. Namun, ada kemungkinan bahwa rombongan kapal tersebut lewat sebagai unjuk kekuatan kepada Indonesia setelah peristiwa pendaratan relawan Indonesia di Pontian. Perjalanan ini juga merupakan bagian “kunjungan berniat baik” yang rutin dilakukan kepada negara sekutu Inggris.[8]
[ix]
Satuan tugas tersebut ternyata mendapat respons yang sangat kecil dari Republic of indonesia. Kapal induk melaporkan hanya ada satu Tupolev Tu-xvi yang melakukan
flyover
ketika kapal-kapal perang ini melalui Selat Sunda pada hari berikutnya.[10]
Kepemilikan selat itu sendiri bersifat rumit. Republic of indonesia mengklaim memiliki selat tersebut sementara Inggris menegaskan bahwa selat itu adalah perairan internasional. Berdasarkan sudut pandang Inggris, kapal perang mereka bisa lewat setiap waktu. Mengikuti standar prosedur Inggris dalam situasi seperti ini, Atase Militer Inggris di Djakarta menelepon Direktur Intelijen Angkatan Laut Indonesia dan menyampaikan bahwa skuadron mereka akan melewati wilayah Indonesia tanpa persetujuan. Sebelumnya, Inggris melalui selat tersebut dengan cara serupa pada bulan Oktober 1963.[xi]
Kebijakan yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Inggris memiliki tujuan ganda. Mereka memberi peringatan terhadap Indonesia tentang aksi yang dinilai provokatif tanpa kesadaran mengenai klaim berlebihan atas perairan internasional. Tanggal kembali ke Singapura belum diatur dengan pasti pada saat ini, pelayaran kembali diperkirakan dilakukan pada sekitar pertengahan bulan September.[12]

Respons awal Indonesia

[sunting
|
sunting sumber]

Menteri Luar Negeri Soebandrio pada tahun 1964.

Keesokan harinya (28 Agustus), Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Suwito memanggil
Charge d’Affaires
Inggris. Ia mengeluhkan bahwa pemberitahuan Inggris terlalu santai. Tanpa meminta Inggris untuk memohon izin kepada Indonesia untuk hal itu, ia meminta Inggris untuk memberikan pengumuman yang lebih formal, sebaiknya tertulis, di waktu berikutnya. Jika tidak, Suwito memperingatkan, “ketegangan sekarang dapat mengakibatkan insiden yang tidak disengaja, tidak diinginkan tetapi serius,”. Pernyataan tersebut segera diteruskan ke pemerintah Inggris.[13]
Accuse d’Affairs
menjawab bahwa setiap pemberitahuan lebih lanjut akan dilakukan secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah apapun. Beberapa hari kemudian, pada tanggal two September, sehari setelah pendaratan di Labis, Subandrio mengambil sikap yang lebih keras dengan memberitahu Duta Besar Australia di Jakarta bahwa
Victorious
akan ditolak jika kembali melalui Selat Sunda. Penyebab larangan tersebut tidak jelas karena dokumen-dokumen resmi dari waktu itu tidak tersedia. Namun, pengumuman Subandrio ini sejalan dengan kebijakan pemerintah soal pelayaran melalui perairan Republic of indonesia yang bermaksud melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal setelah kelompok kapal induk Amerika lewat berlayar pada awal bulan.[fourteen]
Pembuat kebijakan Indonesia juga kemungkinan mengkhawatirkan ancaman kekuatan udara Inggris terhadap Djakarta serta kemungkinan Inggris sedang berusaha untuk memprovokasi respons Indonesia, mirip dengan tindakan Vietnam terhadap Amerika pada insiden Teluk Tonkin di awal tahun itu. Alasan terakhir tampaknya sangat mungkin, menilik kemarahan Sukarno yang sangat tampak dalam menanggapi insiden itu. Sudah wajar jika tanggapan terhadap tindakan Inggris ini sama kuat. Bagaimanapun juga, pimpinan Indonesia memahami insiden ini sebagai pembalasan langsung atas pendaratan Pontian, unjuk tekad Inggris. Meskipun mengkhawatirkan, pelanggaran Inggris atas klaim bahari Indonesia tidak kalah penting.[fifteen]

Putusan dan rencana Inggris memaksa melewati Selat Sunda

[sunting
|
sunting sumber]

Departemen Luar Negeri Inggris tidak berniat mundur dalam menghadapi perbuatan yang dipandang sebagai penghinaan terhadap martabat Inggris. Thorneycroft berargumen bahwa jika
Victorious
tidak melewati Selat Sunda dalam perjalanan pulang, Inggris “harus menderita kekalahan politik besar dengan efek yang tak terduga terhadap posisi militer di Timur Jauh,”. Pandangan tersebut didukung oleh Laksamana Mountbatten dan David Luce, Kepala Staf Angkatan Laut.[16]
Mountbatten bahkan melangkah lebih jauh, memperingatkan Thorneycroft bahwa kegagalan dalam memenuhi tantangan ini akan memiliki “dampak serius” untuk “perawakan seluruh militer – tidak hanya di Timur Jauh, tetapi di seluruh dunia.” Luce dan Mountbatten juga menganggap ini sebagai kesempatan sempurna untuk menekan Djakarta untuk pertama kalinya. Luce menyatakan bahwa pelayaran kembali “bisa saja memberikan inisiatif untuk kita”. Mountbatten memandangnya sebagai saat yang tepat untuk mengalihkan Soekarno dari penyerangan terhadap Malaysia. Setidaknya, pelayaran melalui Selat Sunda harus dipertahankan.

Baca :   Apa Tujuan Alas Setrika Dibuat Menggunakan Bahan Konduktor

Pandangan pemerintah Inggris tidak disetujui oleh para komandan angkatan laut, terutama Sir Varyl Begg, Panglima tentara Inggris di wilayah itu. Ia meyakini bahwa kapal induk terlalu lemah jika harus mempertahankan diri atau menyerang balik Indonesia. Begg merasa bahwa sempitnya Selat Sunda dan kondisi geografis lokal membatasi gerakan kapal dan menghilangkan fungsi radar. Aturan pelayaran sendiri membuat kapal tidak bisa membawa pesawat di atas dek atau menerbangkan pesawat. Ia menyarankan agar kapal-kapal perusak saja yang melewati selat tersebut. Kapal-kapal tersebut tidak sama berharganya dengan kapal induk. Pandangannya didukung oleh Lord Antony Head yang berpendapat bahwa jika kapal induk tidak berada dalam posisi bahaya, Indonesia hanya sedikit diuntungkan dan Inggris pun sedikit dirugikan. Namun, Luce tetap bersikukuh bahwa
Victorious
harus berlayar melewati Selat Sunda. Menghadapi kekhwatiran Begg, Luce memberi tahu bahwa kapal induk yang lebih modern, HMS
Centaur,
akan siap memberikan perlindungan udara untuk satuan tugas tersebut. Bala bantuan juga disiapkan di Singapura untuk menghadang provokasi Indonesia. Thorneycroft memerintahkan Begg untuk mulai merencanakan pelayaran melalui Selat Sunda, sebagaimana para petugas tentukan pada three – 4 September: kapal induk itu tidak boleh dialihkan.

Dalam hasil rapat kabinet perihal operasi angkatan laut pada vii September, Thorneycroft dan Mountbatten mengajukan pemaksaan pelayaran melalui Selat Sunda dengan satuan tugas meskipun mereka mengakui bahwa kapal induk akan berisiko mengalami kerusakan atau kerugian. Hal ini mereka anggap mencegah Soekarno mencapai kemenangan
brinkmanship,
bernilai sepadan dengan kerugian yang akan diderita. Walau Menteri Luar Negeri R. A. Butler dengan sangat kuat mendukung argumen Begg bahwa
Victorious
merupakan aset yang terlalu berharga untuk dikorbankan, argumen Thorneycroft menang. Kabinet setuju bahwa kapal tidak akan dialihkan sebab penghalangan kapal induk itu akan meningkatkan martabat Soekarno tanpa batas. Mereka menyetujui persiapan Operasi Althorpe, rencana untuk melenyapkan angkatan udara Indonesia sebagai balasan terhadap serangan yang mungkin terjadi.[17]
Meskipun tidak ada keputusan tergesa-gesa yang dibuat, Kabinet setuju untuk memeriksa masalah ini lebih lanjut.[18]

Alternatif dan resolusi Republic of indonesia

[sunting
|
sunting sumber]

Pada tanggal 9 September, Suwito memberitahu seorang diplomat Inggris bahwa Selat Sunda akan ditutup karena diselenggarakannya latihan angkatan laut. Ia memberitahu bahwa jika kapal perang Inggris menjauhi daerah itu untuk sementara waktu, ia berterima kasih. Untuk Inggris, pemberitahuan ini merupakan eskalasi krisis. Jika satuan tugas berlayar melalui Selat Sunda, mungkin mereka harus melawan Angkatan Laut Indonesia secara langsung – meskipun pada kenyataannya Indonesia sedang mengurangi tekad untuk menghadang pelayaran satuan tugas Inggris melalui Selat Sunda dan berharap menjauhkan Inggris dari percobaan memaksakan diri dengan cara tersirat.[19]
Bagaimanapun, Inggris tidak menafsirkan demikian. Pengumuman itu memicu babak baru perdebatan mengenai pemaksaan pelayaran ini. Thorneycroft meninjau kembali rencana dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kantor Relasi Persemakmuran. Kebanyakan dari mereka meminta agar ia mempertimbangkan pendapat para komandan di tempat. Setelah mengingat dukungan Lord Head terhadap pendapat Begg, Thorneycroft memutuskan bahwa dua kapal perusak harus lanjut melalui Selat Sunda tanpa
Victorious, pesawat dari kapal itu dan
Centaur
mengikuti sebagai bala bantuan.[20]
Meskipun khawatir tentang efek psikologis dari tidak lewatnya kapal induk, ia mengingat kembali bahwa Inggris belum memberitahu Jakarta bahwa kapal induk akan kembali lewat rute yang sama dengan sebelumnya.

Dalam rapat Kabinet keesokan paginya, Butler mengangkat isu ini sekali lagi, menginformasikan Kabinet bahwa Republic of indonesia berusaha untuk menghalangi
Victorious
melewati Selat Sunda dengan dalih latihan angkatan laut. Thorneycroft kemudian menyatakan bahwa Soekarno akan “mendapatkan prestise” jika ia menghentikan kapal-kapal agar tidak lewat, ia mungkin akan menutup jalur air lainya untuk Angkatan Laut Inggris jika usaha kali ini berhasil. Thorneycroft mengaku bahwa ia awalnya berencana untuk mengirim kapal induk itu agar melalui Selat Sunda tetapi, setelah diskusi dengan Head dan Begg, ia memutuskan untuk mengirim kapal penghancur saja lewat selat itu dan mengirim
Victorious
ke utara mengelilingi Sumatra. Kapal-kapal penghancur masih akan mampu menegakkan hak atas pelayarannya sementara memaksa Soekarno untuk menyerang atau membiarkan mereka lewat. Jika Republic of indonesia menyerang kapal-kapal tersebut, “itu akan jadi sebuah tindakan perang… dan kita [Inggris] akan harus membalas dengan kekuatan besar.” Meskipun Kabinet mencatat bahwa kapal penghancur bisa saja hancur jika diserang, tidak menuruti Soekarno dianggap perlu.

Namun, Kabinet belum tahu bahwa Indonesia sudah menyiapkan jalan selain perang tersebut. Pada hari itu juga, tanggal x September, Suwito meminta Inggris untuk menghindari “kesalahpahaman” yang mengerikan dan secara diam-diam menawarkan mereka untuk melewati Selat Lombok. Di samping lebih jauh dari Jakarta, wilayah itu masih termasuk dalam klaim Republic of indonesia. Rute lain ini mungkin akan membantu Inggris menyelamatkan reputasi dan tidak memasuki perang yang tidak diinginkan. Dengan dukungan Departemen Luar Negeri, Thorneycroft dan Perdana Menteri Alec Douglas-Dwelling house menyetujui kompromi tersebut. Mereka memberitahu Suwito bahwa kapal-kapal itu akan mengambil jalur Selat Lombok. Suwito tampak, menurut para saksi mata, “teramat lega” setelah menghindari konflik penuh.[21]
Victorious, setelah bertemu dengan kapal perusak HMS
Hampshire
dan frigat HMS
Dido
dan HMS
Berwick, berlayar dengan aman melalui Selat Lombok pada tanggal 12 September.

Dampak

[sunting
|
sunting sumber]

Krisis Selat Sunda adalah titik puncak di mana Konfrontasi Indonesia-Malaysia hampir memasuki perang penuh. Meskipun kemungkinan itu terhindari tetapi konflik masih berjalan. Republic of indonesia belum berhenti melakukan pendaratan di Malaysia. Inggris berniat melakukan pembalasan jika terpojok karena tekanan Malaysia baik melalui badan pemerintahan maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).[22]

Baca :   Contoh Bangun Segi Banyak Tidak Beraturan

Krisis Selat Sunda dengan cepat mereda setelah pelayaran
Victorious
melalui Selat Lombok. Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman melaporkan tawaran damai rahasia dari Soekarno pada 16 September. Walaupun Inggris meragukan ketulusan tawaran ini, insiden ini berhasil mengguncang kepercayaan diri Dki jakarta. Dukungan Indonesia dari Afrika dan Asia di PBB mulai melemah. Republic of indonesia tidak menerima kutukan atas perbuatan mereka terhadap Malaysia hanya karena veto Uni Soviet.

Dengan demikian, Tunku mengabari Inggris pada tanggal 18 September bahwa ia tidak akan menyerang balik secara langsung dan akan berusaha membawa kasus ini ke PBB. Keputusan ini melegakan Inggris yang menyambut perelaan ini.[23]
Inggris membatalkan rencana pelayaran kapal-kapal perang besar yang provokatif. Dimulai saat itu, menjadi jelas bahwa tidak ada pihak yang menginginkan perang.[24]

Hasil yang diperdebatkan

[sunting
|
sunting sumber]

Siapa yang lebih diuntungkan dalam resolusi krisis ini, Inggris atau Republic of indonesia, masih diperdebatkan hingga kini. Banyak sejarawan menganggap Inggris diuntungkan. Sejarawan-sejarawan tersebut berkebangsaan Inggris dan Amerika. Namun, ada laporan tepercaya yang menunjukkan keberhasilan kedua belah pihak.[25]

Inggris

[sunting
|
sunting sumber]

Kebanyakan sejarawan mendukung narasi bahwa meskipun
Victorious
berlayar melalui Selat Lombok dan bukan Selat Sunda, Inggris dengan gamblang menang dalam unjuk kekuatan selama Krisis. Banyak laporan, termasuk
History of Counterinsurgency
oleh Gregory Fremont-Barnes, setuju dengan versi sederhana bahwa Indonesia menutup selat tersebut karena satu alasan atau yang lain dan kedatangan satuan tugas mengintimidasi Soekarno untuk membukanya kembali.[26]
Banyak argumen yang umum adalah pelayaran tersebut merupakan unjuk kekuatan yang efektif dan berani. Mereka sering kali mengabaikan masalah Selat Sunda sama sekali. Sentimen itu ditunjukkan oleh para awak
Victorious
sendiri. Selama perjalanan melalui Selat Lombok, mereka berada di pos aksi saat melihat kapal selam Indonesia dan siap untuk menembak jika ada tanda-tanda permusuhan, percaya bahwa orang Indonesia memilih untuk menahan diri karena takut terhadap kekuatan mereka. Pandangan tersebut dipertahankan oleh laporan resmi Inggris. Resolusi krisis dianggap sebagai kompromi dari masyarakat Indonesia, yang dalam istilah
brinksmanship, “berkedip terlebih dahulu” setelah Inggris menolak untuk mundur. Departemen Luar Negeri mengklaim bahwa Selat Lombok sama saja dengan Selat Sunda meskipun jarak antara Singapura dan Australia lebih jauh karenanya.[27]
Setidaknya, kekalahan Republic of indonesia kemudian hari di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kesepakatan pembatalan Tunku Abdul Rahman dari penyerangan balik adalah hasil yang sangat positif bagi Inggris untuk peristiwa ini.

Republic of indonesia

[sunting
|
sunting sumber]

Sebaliknya, sejarawan Toh Boon Kwan berpendapat panjang lebar mengenai kepentingan Indonesia. Ia menegaskan bahwa mereka memperoleh kemenangan yang sama atau lebih valid daripada Inggris. Ia menyatakan bahwa pembuat kebijakan Inggris, lega karena dapat terhindar dari rute perang, lupa bahwa Selat Lombok secara militer menguntungkan Indonesia. Kapal perang Indonesia bisa menghalangi satuan tugas Inggris dengan mudah dari pusat pangkalan angkatan laut yang dekat. Secara simbolis, mereka memaksa kapal-kapal kebanggaan Angkatan Laut Britania Raya melewati jalur yang panjang mengitari wilayah Indonesia. Hal ini dapat dianggap sebagai keberhasilan diplomatik yang besar. Politisi indonesia memperoleh kekuatan dari krisis ini. Mereka menjadi percaya bahwa mereka bisa setara dengan ‘Imperialis’ dan selamat dari “senggolan dengan bahaya.” Hal ini, menurut Boon Kwan, bersilang pendapat dengan pandangan angkatan bersenjata yang merasa kalah karena mereka sangat mungkin memulai perang saat itu. Mereka juga tidak begitu senang melaksanakan kebijakan-kebijakan Konfrontasi. Para tentara-lah, ia menegaskan, yang mengirim inisiatif perdamaian ke Tunku pada bulan September.[28]

Referensi

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^

    “The Malayan Emergency: 1948–1960” Diarsipkan 2011-07-06 di Wayback Machine..

  2. ^

    Simpson 2012, p. 161.

  3. ^

    Easter 2012, pp. five–6.

  4. ^

    Simpson 2012, pp. 161–2.

  5. ^

    Simpson 2012, p. 162.

  6. ^

    Tuck 2016, p. 30.

  7. ^

    Subritzky 2000, p. 116.

  8. ^

    Auerswald 2000, p. 103.

  9. ^

    Roberts 2009, p. 52.

  10. ^

    McCart 1998, p. 153.

  11. ^

    Easter 2012, p. 99.

  12. ^

    Benefaction Kwan 2005, p. 406.

  13. ^

    Easter 2012, p. 100.

  14. ^

    Boon Kwan 2005, p. 402.

  15. ^

    Boon Kwan 2005, p. 407.

  16. ^

    Boon Kwan 2005, p. 408.

  17. ^

    Easter 2012, p. 102.

  18. ^

    Boon Kwan 2005, pp. 408–nine.

  19. ^

    Easter 2012, p. 101.

  20. ^

    Boon Kwan 2005, p. 409.

  21. ^

    Easter 2012, pp. 102–3.

  22. ^

    Easter 2012, p. 103.

  23. ^

    Subritzky 2000, p. 121.

  24. ^

    Kraska & Pedrozo 2013, p. 137.

  25. ^

    Benefaction Kwan 2005, p. 410.

  26. ^

    Fremont-Barnes 2015, p. 112.

  27. ^

    Boon Kwan 2005, p. 411.

  28. ^

    Boon Kwan 2005, pp. 411–2.

Daftar pustaka

[sunting
|
sunting sumber]

  • Auerswald, David P. (2000).
    Disarmed Democracies: Domestic Institutions and the Use of Force. Academy of Michigan Press. ISBN 9780472111206.



  • Boon Kwan, Toh (2005). “Brinkmanship and Deterrence Success during the Anglo-Indonesian Sunda Straits Crisis, 1964–1966”.
    Journal of Southeast Asian Studies.
    36
    – via JSTOR.



  • Easter, David (2012).
    United kingdom and the Confrontation with Indonesia, 1960–66. I.B.Tauris. ISBN 9780857721150.



  • Elleman, Bruce A.; Paine, Southward.C.1000. (2010).
    Naval Ability and Expeditionary Wars: Peripheral Campaigns and New Theatres of Naval Warfare. Routledge. ISBN 9781136841699.



  • Fremont-Barnes, Gregory (2015).
    A History of Counterinsurgency. ABC-CLIO. ISBN 9781440804250.



  • Kraska, James; Pedrozo, Raul (2013).
    International Maritime Security Law. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 9789004233577.



  • McCart, Neil (1998).
    HMS Victorious, 1937–1969. Fan Publications. ISBN 9781901225013.



  • Roberts, John (2009).
    Safeguarding the Nation: The Story of the Modern Purple Navy. Seaforth Publishing. ISBN 9781848320437.



  • Simpson, Emile (2012).
    War From the Ground Upwards: Twenty-First Century Combat equally Politics. Oxford University Printing. ISBN 9780199365357.



  • Subritzky, J. (2000).
    Confronting Sukarno: British, American, Australian and New Zealand Diplomacy in the Malaysian-Indonesian Confrontation, 1961–5. Springer. ISBN 9780230595453.



  • Constrict, Christopher (2016).
    Confrontation, Strategy and War Termination: Britain’s Conflict with Indonesia. Routledge. ISBN 9781317162100.





Dukungan Yang Muncul Dari Pbb Terhadap Kemerdekaan Indonesia Ditunjukkan Dengan

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_Selat_Sunda

Check Also

Kata Yang Tepat Untuk Melengkapi Teks Tersebut Adalah

Kata Yang Tepat Untuk Melengkapi Teks Tersebut Adalah SOAL DAN PEMBAHASAN MATERI TEKS PROSEDUR MATA …